Kemenkumham Jateng hadiri Kegiatan Perhitungan GRBB 2022 Realisasi Tahun 2023, CSR Tahun 2023, dan Addendum Perjanjian Kerjasama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

YOGYAKARTA - Kemenkumham Jateng hadiri Kegiatan Perhitungan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023, CSR Tahun 2023, dan Addendum Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Kapur antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI), Tbk., Senin (20/02)

Bertempat di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, kegiatan yang diinisiasi oleh PT. SBI ini berlangsung mulai tanggal 20 s.d 23 Februari 2023.

Baca juga: Bertentangan dengan Kementerian ESDM, Bareskrim Mabes Polri Diduga Menghambat Investasi RI

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris, Tim dari Biro Pengelolaan BMN Sekjen, Tim dari Ditjen Pemasyarakatan, dan PT. SBI.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, turut hadir mengikuti kegiatan.

Baca juga: Hasan Basri Agus: Kerusuhan Masyarakat di Lombok Barat Bukan Konflik SARA

Sebagai informasi, setiap tahun dilaksanakan kegiatan serupa membahas GRBB dan CSR sebagai bentuk kompensasi dan membantu mengakomodir kebutuhan untuk program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Nusakambangan.

Membuka kegiatan, Karo BMN berharap kegiatan GRBB dan CSR 2023 juga memperhatikan beberapa catatan dari evaluasi tim BPK dan Itjen.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Sayangkan Oknum Guru Pelaku Pencabulan di Kediri Hanya Dipindah Tugas

"Akomodir kebutuhan UPT kita di Nusakambangan dari GRBB ini sesuai urgensinya, diperhatikan juga terkait beberapa catatan dari BPK dan Itjen, tetap sesuai aturan dan akuntabel" ujar Novi

Mantan Kadivmin Jateng ini juga konsen terhadap proses Pensertifikatan tanah dan Pengelolaan Aset Nusakambangan, harus terus ditingkatkan karena Pengelolaan Nusakambangan melibatkan berbagai stakeholder.

Baca juga: Rudi Hartono Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan BUMN yang Masih Merugi

Tak hanya itu, penyempurnaan perjanjian kesepakatan bersama antara Kemenkumham dengan PT. SBI, Tbk. juga diharapkan dibahas kembali agar kedua belah pihak benar-benar memahami isi yang terkandung didalamnya, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Turut hadir Kepala Unit Pelaksana Teknis Nusakambangan, Kepala Subbag Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, beserta Tim subbag Progam Pelaporan dan Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Jateng.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J